Banyak keluhan yang diadukan warga ternyata belum direspons secara baik
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta. Melihat kondisi
itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama berencana akan
melakukan evaluasi kinerja SKPD tersebut.
"Banyak SKPD yang tidak merespons. Pelaporan dari warga tidak diketahui ada atau tidak tindaklanjutnya di lapangan," ujar Basuki, Jumat (10/1).
Ia mengatakan, berbagai persoalan warga yang diadukan ke Balaikota ditindaklanjuti ke setiap SKPD yang terkait. Namun, Basuki tidak mengetahui tindak lanjut penanganan dari SKPD yang menerima pengaduan masyarakat tersebut.
"Habis itu SKPD bilang, cuma iya gitu doang, enggak ada yang ngikutin. Iya sampai di mana enggak ada yang tahu," ucapnya.
Ke depan, Basuki berencana mengubah sistem pelayanan pengaduan di Balaikota. Nantinya, sistem itu bisa langsung merespons masalah yang dikeluhkan warga.
"Saya mau bikin sistem yang beda, mau bikin satu tim per-SKPD. Misalnya khusus tim untuk SPKD Pekerjaan Umum (PU), jadi kerjanya merespons masalah PU. Jadi dia bisa tekan, habis lapor itu dikerjakan apa belum," tuturnya.
Ia menjelaskan, perubahan sistem di sentral pengaduan masyarakat di Balaikota tidak membutuhkan personel tambahan.
"Pegawai yang ada sudah cukup, tidak memerlukan penambahan. Segera kita lakukan karena sudah dirapatkan," jelas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
sumber : www.beritajakarta.com
"Banyak SKPD yang tidak merespons. Pelaporan dari warga tidak diketahui ada atau tidak tindaklanjutnya di lapangan," ujar Basuki, Jumat (10/1).
Ia mengatakan, berbagai persoalan warga yang diadukan ke Balaikota ditindaklanjuti ke setiap SKPD yang terkait. Namun, Basuki tidak mengetahui tindak lanjut penanganan dari SKPD yang menerima pengaduan masyarakat tersebut.
"Habis itu SKPD bilang, cuma iya gitu doang, enggak ada yang ngikutin. Iya sampai di mana enggak ada yang tahu," ucapnya.
Ke depan, Basuki berencana mengubah sistem pelayanan pengaduan di Balaikota. Nantinya, sistem itu bisa langsung merespons masalah yang dikeluhkan warga.
"Saya mau bikin sistem yang beda, mau bikin satu tim per-SKPD. Misalnya khusus tim untuk SPKD Pekerjaan Umum (PU), jadi kerjanya merespons masalah PU. Jadi dia bisa tekan, habis lapor itu dikerjakan apa belum," tuturnya.
Ia menjelaskan, perubahan sistem di sentral pengaduan masyarakat di Balaikota tidak membutuhkan personel tambahan.
"Pegawai yang ada sudah cukup, tidak memerlukan penambahan. Segera kita lakukan karena sudah dirapatkan," jelas mantan Bupati Belitung Timur tersebut.
sumber : www.beritajakarta.com