Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan Nota Pengantar perihal Raperda pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018 dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Kamis, 27 Juni 2019.
Dalam laporan pertanggungjawaban itu, Ridwan menyampaikan realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2018. Jumlahnya sekitar Rp 33,91 triliun. Sedangkan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (Silpa) tercatat sebesar Rp 3,06 triliun.
“Penyampaian laporan itu sebagai wujud pertanggungjawaban. Rapat paripurna ini adalah rutinitas yang kami lakukan, melaporkan Anggaran Belanja Daerah Jawa Barat 2018," ucap Ridwan.
Ridwan mengatakan bahwa Raperda yang disampaikan berupa laporan keuangan pemda yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Laporan hasil pemeriksaannya secara resmi telah disampaikan oleh BPK RI dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD tentang Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 pada 28 Mei 2019 lalu.
"Dan Alhamdulillah kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-8 kalinya," katanya.
Ridwan mengatakan, penyampaian laporan itu adalah kewajiban setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK. “Nanti dewan akan melakukan pengecekan-pengecekan dan rekomendasi sistem pelaporan keuangan seperti apa," katanya.